Ujian nasional disetujui dilaksanakan tahun ini. Fraksi Demokrat, Golkar, PKB, PPP, dan PAN menyetujui bahwa UN dilaksanakan dengan berbagai catatan dan syarat-syarat bahwa perbaikan pelaksanaan dilakukan pada Maret 2010 dan berbagai usulan perbaikan pada pelaksanaan UN 2011.
Ketua Panitia Kerja Ujian Nasional (UN) pada Komisi X DPR Rully Chairul Azwar mengatakan, mayoritas fraksi menyetujui UN dilanjutkan dengan beberapa catatan.
Usai rapat panitia kerja UN di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (27/1), Rully mengatakan, fraksi yang setuju UN dilanjutkan dengan catatan terdiri atas Fraksi Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju pemerintah menggunakan UN sebagai satu-satunya syarat kelulusan sementara Fraksi Partai Hanura tidak menyampaikan pendapat karena tidak hadir. “Usulan PKS dan PDIP, UN tidak menjadi syarat kelulusan. Tidak mungkin. Karena nanti tidak ada upaya dari sekolah untuk meningkatkan mutu. Jadi tidak ada upaya sama sekali,” ujarnya.
Anggota Panitia Kerja UN Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Tb Dedi Suwandi Gumelar mengatakan, pihaknya tidak setuju UN dilanjutkan sebelum pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, mutu guru, dan akses informasi, bagi seluruh daerah. “Karena pengadilan memerintahkan kepada pemerintah menyelesaikan perbaikan itu sebelum menggelar UN,” katanya.
Pria yang akrab disapa Mi`ing ini mengatakan, pemerintah harus mengakui, selama ini penyelenggaraan UN belum dipersiapkan dengan baik dan menimbulkan beberapa ekses negatif seperti kecurangan oleh sekolah maupun siswa. “Kecurangan dan kebocoran soal sering terjadi karena semua mau terlihat baik. Kepala daerah ingin kelulusan di daerahnya baik kemudian “memaksa “kepala sekolah mewujudkan itu sehingga akhirnya mereka melakukan apa saja supaya siswa-siswanya lulus UN,” katanya.
Selain itu, lanjut Mi`ing, hasil UN juga tidak mencerminkan peta mutu pendidikan nasional yang sebenarnya.
Rully menjelaskan, fraksi-fraksi yang setuju UN dilanjutkan menghendaki pemerintah melakukan beberapa hal dalam penyelenggaraan UN termasuk diantaranya memperkuat pengawasan agar tidak terjadi kebocoran soal dan kecurangan.
Pemerintah, kata Rully, juga harus memberikan sanksi jelas kepada pihak terkait di pusat dan daerah bila sampai terjadi kebocoran soal atau kecurangan dalam penyelenggaraan UN. “Sebaliknya, kalau bersih ada penghargaan, apakah kepada bupati atau gubernur. Dan ada penanggung jawab penyelenggaraan yang jelas dari tiap tingkatan, mereka yang akan mengontrol,” katanya.
Rully menjelaskan pula, fraksi-fraksi di DPR belum puas dengan formula UN yang sudah ada sehingga panitia kerja akan melakukan evaluasi untuk memberikan masukan dalam penyusunan formula UN yang tepat. “Tapi kita juga memahami itu bukan persoalan yang sederhana. Tahun 2011 harus menggunakan formula baru, tapi bukan untuk 2010. Kita akan mengundang pakar dan melakukan simulasi,” katanya.
Lebih lanjut Rully mengungkapkan, pihaknya bakal menyampaikan rekomendasi hasil rapat kepada Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam rapat kerja, Rabu (27/1) malam. “Akan disampaikan ke Mendiknas (Menteri Pendidikan Nasional). Kalau dilanjutkan, ya anggaran harus ada. Kalau nggak, ya nggak jalan,” katanya.(sumber:http://ujiannasional.org)
0 komentar:
Posting Komentar